Sumberdaya Manusia Dalam Revitalisasi Pertanian

M.A. Chozin, Awang Maharijaya

Pada tanggal 11 Juni 2005 bertempat di Waduk Ir H. Djuanda, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Presiden RI telah mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang merupakan program dan strategi umum pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, petani, nelayan, dan petani hutan; meningkatkan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; serta menjaga kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan.                              

Dalam rangkaian acara yang dihadiri oleh seribu lebih undangan itu, diselipkan acara penyerahan beasiswa BUD (Beasiswa Utusan Daerah) dari Bupati Karo dan dari Departemen Agama (BUD jalur pondok pesantren), yang secara simbolis diserahkan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor  (IPB) kepada wakil calon mahasiswa.  Sayangnya, tidak banyak yang tahu apa makna dan arti dari acara pemberian beasiswa tersebut, bahkan mungkin terkesan aneh  dan tidak relevan jika penyerahan beasiswa tersebut disisipkan dalam rangkaian acara RPPK.  Hal ini terjadi karena informasi yang diberikan oleh pembawa acara sangat minim.  Selain itu dalam sambutan Menteri Koordinator Perekonomian, Aburizal Bakrie, yang berupa laporan dimulainya RPPK, hal tersebut juga tidak terungkap.  Dengan demikian tidak mengherankan ketika muncul banyak pertanyaan mengenai urgensi acara penyerahan beasiswa tersebut dalam rangkaian acara RPPK. 

Beasiswa Utusan Daerah yang secara simbolis diserahkan dalam acara tersebut sebenarnya merupakan bentuk inovasi IPB dalam sistem penerimaan mahasiswa baru yang sudah tiga tahun terakhir ini diimplementasikan oleh IPB.  Sejalan dengan otonomi daerah, permintaan Pemda-Pemda Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia bidang pertanian  di daerah terus mengalir di IPB.  Mereka dapat menyediakan dana dari DIP  untuk mengirim calon mahasiswa terbaik dari daerah untuk memperdalam ilmu-ilmu pertanian di IPB.  Oleh sebab itu IPB tergerak untuk merancang sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan pascasarjana IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh pemerintah Provinsi, Kab/Kota, Lembaga dan Instansi lainnya, yang bila lulus diharapkan kembali ke daerah asal  untuk menjadi agents of change guna membangun daerahnya.   

Sebetulnya melalui penerimaan mahasiswa jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB), IPB telah berupaya selama lebih dari 30 tahun menerima mahasiswa baru dari seluruh plosok tanah air.  Setiap tahun tidak kurang dari 1500 SMU yang tersebar di seluruh Indonesia telah mengirimkan siswanya ke IPB tanpa test. Namun demikian, karena aktivitas ekonomi di daerah dan perdesan masih belum menarik, setelah lulus mereka umumnya bekerja di di daerah perkotaan.  Untuk itu, IPB mulai tahun ajaran baru 2003/2004 telah menawarkan sistem baru dalam penerimaan mahasiswa yaitu melalui beasiswa utusan daerah (BUD).  Sistem penerimaan ini saat ini tidak terbatas bagi pemerintah daerah saja, akan tetapi juga untuk lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya.  

Dengan sistem ini, lembaga pemerintah maupun non pemerintah diberi kesempatan untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya menjadi mahasiswa IPB.  Sistem ini terbuka untuk seluruh program pendidikan yang ada di IPB, baik S0, S1, S2 dan S3.  Salah satu syaratnya adalah mereka harus kembali ke daerah atau instansinya masing-masing setelah lulus.    Diharapkan dalam jangka panjang terjadi distribusi SDM yang lebih baik di seluruh plosok tanah air, sampai di pesantren-pesantren dan wilayah perdesaan.  Mereka akan menjadi critical mass dalam pembangunan masyarakat sekitarnya.  Pembentukan critical mass dirasakan tidak cukup hanya mengandalkan proses alamiah melainkan harus diakselerasi melalui program-program pendidikan formal maupun non-formal.  Dengan demikian, pada intinya pesan yang ingin disampaikan dalam acara pemberian beasiswa tersebut adalah bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di daerah melalui pendidikan merupakan program utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam RPPK.  Kita bersyukur, pengembangan SDM merupakan salah satu prioritas dari 12 kebijakan dan strategi operasional RPPK khususnya pada periode 2005-2009. 

Pembangunan Pertanian dan Perdesaan

Banyak pembicara dalam berbagai kegiatan termasuk dalam RPPK menyatakan bahwa pembangunan pertanian dalam arti luas harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada dasarnya Pertanian, perikanan, dan kehutanan telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, pemenuhan kebutuhan pangan (termasuk gizi) dan bahan baku industri, sumber alternatif energi yang lestari, pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.  Selain itu pertanian juga mampu mendorong perkembangan sektor ekonomi lain, menjadi andalan kegiatan ekonomi dihampir seluruh daerah, khususnya daerah perdesaan,  menjadi andalan ekspor, dan yang merupakan pilar utama pelestarian lingkungan hidup atau daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan.  Pertanian, perikanan, dan kehutanan mempunyai efek pengganda kedepan dan kebelakang yang besar, melalui keterkaitan ‘input-output-outcome’ antar industri, konsumsi dan investasi.  Hal ini terjadi secara nasional maupun regional karena keunggulan komparatif sebagian besar wilayah Indonesia adalah di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga bidang tersebut sangat terkait dengan berbagai nilai-nilai sosial budaya masyarakat. 

Telah dibuktikan dalam masa krisis pada sekitar tahun 1999, sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dapat menolong bangsa Indonesia keluar dari berbagai kesulitan sosial-ekonomi.  Hal ini berdasarkan pada fakta empiris, bahwa ada tiga permasalahan mendasar yang terjadi saat itu (pada masa krisis) yaitu kekurangan sembilan bahan pokok (sembako), menurunnya kesempatan kerja dan berusaha, yang berakibat banyaknya tenaga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta menurunnya perolehan devisa.  Pada kenyataannya  ternyata ketiga permasalahan tersebut dapat ditanggulangi melalui penguatan dan pemberdayaan agribisnis dan agroindustri.  Terbukti bahwa selama masa krisis hanya sektor pertanian yang masih memiliki pertumbuhan positif. Pada saat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif hingga -13,7 persen tahun 1997/1998, sektor pertanian, perikanan dan kehutanan masih tumbuh positif 0,9 persen, bahkan kelompok pertanian non-tanaman pangan masih mencapai pertumbuhan hingga 6 persen pada periode tersebut. Pada periode tersebut pertanian, perikanan dan kehutanan mampu menampung sekitar 5 juta tenaga kerja baru yang keluar dari sektor industri.   

Saat ini, secara makro pertanian, perikanan, dan kehutanan telah memberi kontribusi yang sangat signifikan.  Pertanian, perikanan, dan kehutanan telah memberi kontribusi hingga 15 persen terhadap pendapatan nasional, dan menyediakan pekerjaan bagi sekitar 43 juta orang atau sekitar 45 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia.  Kontribusi makro yang signifikan tersebut diperkuat dengan peran lain, yaitu kontribusi produk-produk PPK dalam ekspor netto yang positif dan bertumbuh, serta peran PPK dalam menyangga ekonomi pada saat krisis (buffer role).  Ketika ekonomi Indonesia mulai bangkit kembali antara tahun 1999-2003, pertumbuhan ekonomi ditopang terutama oleh konsumsi dan petani, nelayan, dan masyarakat desa menjadi kelompok konsumen dengan jumlah terbesar dari berbagai produk sektor lain. 

Namun demikian, saat ini pertanian juga masih menghadapi berbagai permasalahan yang sangat berat.  Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah lemahnya daya saing, keterbatasan jumlah dan kualitas SDM berkualitas, sumberdaya alam yang semakin tertekan, dukungan infrastruktur yang serba terbatas, dan dukungan sektor lain yang serba terbatas.  Banyak tempat di Indonesia dimana sumberdaya alam sektor pertanian belum termanfaatkan secara optimal, sehingga efisiensi dan produktivitasnya masih relatif rendah.  Sebaliknya ditempat lain telah terjadi eksploitasi berlebihan sehingga kualitas sumberdaya alamnya menurun drastis. 

Daerah yang ada di wilayah Indonesia pada umumnya adalah daerah perdesaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi seharusnya berbasis pada sumberdaya perdesaan yang pada umumnya adalah adalah sumberdaya alam terutama pertanian, perikanan dan kehutanan. Upaya memacu pertumbuhan wilayah perdesaan termasuk RPPK, sudah barang tentu fokus perhatian kita harus diarahkan pada pencermatan karakter wilayah perdesaan itu sendiri.  Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, para pengambil keputusan perlu memiliki wawasan komprehensif kewilayahan yang utuh.  Kesalahan mengambil model pembangunan di daerah  akan berakibat fatal bagi masa depan suatu daerah atau negara secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan adanya SDM yang berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk pembangunan daerah.  Dari SDM terdidik inilah diharapkan banyak ide-ide cemerlang yang sejalan dengan kebutuhan daerahnya (specific location) yang sangat berguna bagi daerah. Salah satu pencetak SDM berkualitas itu tentulah Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi yang kompetensi utama di bidang pertanian dalam arti luas.   

Perlunya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Pertanian

Seperti telah disebutkan di atas, salah satu permasalahan mendasar di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah keterbatatasan jumlah dan kualitas SDM bidang pertanian. Permasalahan SDM ini tentu saja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap munculnya permasalahan-permasalahan lain.  Begitu juga sebaliknya, jika permasalahan SDM ini dapat diatasi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan maka permasalahan yang lain akan dapat diatasi dengan lebih baik. 

Saat ini sebagian besar sumberdaya manusia yang mendukung sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan masih rendah kualitasnya.  Bagian tersebesar yaitu petani mempunyai tingkat pendidikan formal yang rendah atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar.  Hal ini menyebabkan kemampuan dalam menyerap informasi dan mengadopsi teknologi relatif sangat terbatas.  Rendahnya tingkat pendidikan tersebut juga berakibat pada rendahnya kemampuan petani, peternak, nelayan maupun petani hutan dalam mengelola usahanya sehingga usahanya tidak dapat berkembang dengan baik dan rata-rata pendapatan menjadi rendah. 

Sementara itu dalam tingkat penyuluh ditemui bahwa jumlah penyuluh yang ada sangat terbatas jumlah dan kualitasnya.  Rata-rata usia penyuluh juga sudah lebih dari 45 tahun.  Sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan belum baik sehingga belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi profesi seorang penyuluh.   

Dalam tingkat pengambil kebijakan, masih banyak ditemui instansi daerah yang belum mampu memetakan sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan di daerah secara komprehensif dan memiliki kecermatan dalam membuat konsep pemanfaatannya.  Bila melihat fakta bahwa sebagian besar potensi pedesaan di Indonesia adalah berupa potensi sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan maka sudah seharusnya instansi-instansi di daerah diisi oleh SDM berkualitas yang memiliki pemahaman akan pertanian dalam arti luas.  Keperluan SDM pertanian yang berkualitas tersebut menjadi sangat penting dalam program RPPK, dikarenakan arah pengembangan bersifat pendekatan partisipatif lokal, serta adanya desentralisasi kebijakan sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing daerah berkaitan dengan otonomi daerah. 

Peran Pendidikan Tinggi Pertanian dalam Pembangunan (Pertanian dan Perdesaan) 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam pembangunan pertanian dan perdesaan diantaranya: 1) Mengoptimalkan pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya pertanian (land, water, manpower, capital and technology), 2) Diversifikasi pertanian yang komprehensif, 3) Aplikasi teknologi tepat guna secara dinamis, 4) Peningkatan efisiensi dalam bidang agribisnis melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian serta nilai tambah produk pertanian dengan cara aplikasi IPTEKS yang ramah lingkungan dan mampu meningkatkan taraf kehidupan petani.  Daya saing, produktivitas, dan efisiensi akan ditentukan oleh pemaduan sumberdaya alam, sumberdaya modal, dan sumberdaya pengetahuan (resource and knowledge based combination).   Jumlah penduduk yang besar di Indonesia jika terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi akan menjadi kekuatan yang sangat besar.  Disamping aspek kualitas, aspek penyebarannya di berbagai daerah juga sangat menentukan.   

Pendidikan tinggi pertanian Indonesia telah sejak lama berperan dalam pengembangan sumberdaya manusia serta telah memberikan sumbangan nyata dalam mendukung perkembangan pertanian dan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya.  Sejarah telah menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian dan perkembangan kegiatan pertanian.  Demikian juga untuk kondisi saat ini, seperti yang telah dikemukakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya pendidikan tinggi dapat berperan aktif mendukung pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam: 1) Mengembangkan SDM berkualitas, 2) Mendukung pencapaian keamanan dan ketahanan pangan, 3) Mendukung perkembangan agribisnis, 4) Melakukan penemuan, pengembangan dan penerapan IPTEKS, 5) Berperan serta dalam menjaga dan memelihara pelestarian fungsi lingkungan hidup.  Kelima hal itu dapat diimplementasikan melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan pemberdayaan masyarakat oleh Perguruan Tinggi.  

Dengan demikian, dapat dikatakan Perguruan Tinggi dalam pembangunan pertanian dan perdesaan memiliki peran dalam menghasilkan lulusan dan IPTEKS. Lulusan Perguruan Tinggi haruslah berkualitas dan mampu menjadi agents of change yang memiliki kepekaan lingkungan dan sosial, menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai kemanusiaan serta memiliki mental kewirausahaan. Perguruan Tinggi dituntut mampu menghasilkan IPTEKS yang tepat guna untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.  Disamping itu Perguruan Tinggi juga merupakan mediator pembangunan melalui bridging, dispute settlement/conflict management, serta sebagai pelaksana pembangunan melalui partisipasi langsung maupun kerjasama/kemitraan. 

Untuk dapat menjalankan peran tersebut, Perguruan Tinggi harus memiliki daya respon yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat.  Harapan dan tuntutan masyarakat terhadap hasil pendidikan dapat ditemukan dari pernyataan-pernyataan masyarakat mengenai kebutuhannya terhadap lulusan Perguruan Tinggi yang dapat memecahkan masalah-masalah kuantitatif maupun kualitatif.  Meskipun demikian, perlu diingat masalah-masalah yang ditemukan di masyarakat seringkali bersifat kontemporer dan kadang-kadang dapat menutupi masalah-msalah yang akan timbul di kemudian hari yang bersifat lebih fundamental.  Perguruan Tinggi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan baik technical, soft skills, maupun emotional dan spiritual skills, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman yang senantiasa berubah.  Dengan demikian,  Perguruan Tinggi perlu merumuskan sistem kurikulum yang bersifat, lugas, sederhana, mampu memberikan keleluasaan dalam meramu mata kuliah untuk memperluas wawasan lulusan tanpa mengorbankan efisiensi penyelenggaraan, dan luwes sehingga mampu menampung kemungkinan perubahan yang senantiasa terjadi dan  relevan terhadap kebutuhan masyarakat.  Dengan perkataan lain, kurikulum tersebut mempunyai daya respon yang tinggi terhadap perubahan tuntutan masyarakat.  Selain itu tuntutan akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas bagi calon mahasiswa yang berpotensi dari berbagai strata sosial dan asal daerah menuntut kreatifitas Perguruan Tinggi untuk menciptakan sistem rekrutmen mahasiswa baru dengan tingkat distribusi yang semakin merata baik.  Dengan distribusi yang merata ini diharapkan transfer IPTEKS juga akan semakin merata ke berbagai daerah di Indonesia. 

Perguruan Tinggi merupakan tempat dididiknya para generasi penerus bangsa.  Program BUD IPB dimaksudkan sebagai wadah dan upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam bidang SDM pertanian dalam arti luas. IPB yakin masih banyak calon mahasiswa berprestasi yang belum memiliki kesempatan secara merata untuk mengembangkan potensi dirinya ke jenjang pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang pertanian dalam arti luas karena keterbatasan akses baik dikarenakan hambatan geografis maupun finansial.  Melalui program BUD diharapkan daerah akan lebih mampu berperan dan memberikan sumbangsih nyata bagi pembangunan nasional berbasis kerakyatan karena salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional antar lain dari keberhasilan dalam membangun kualitas SDM yang dapat dihandalkan untuk kesejahteraan rakyatnya.  

Hal penting lain yang diperlukan di daerah dan perdesaan adalah tersedianya tenaga terampil yang benar-benar siap di lapangan, baik dalam proses produksi hulu dan hilir sampai tahap pemasaran produk.  Dalam hal ini pembentukan community college adalah salah satu alternatif yang baik.  Di dalam community college, siswa setingkat SMU langsung dididik di lapangan untuk menjadi praktisi yang handal dan siap tempur.  Bagi mereka yang berprestasi dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi terkemuka.  Dengan semakin banyaknya tanaga terampil, maka kegiatan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.    Kombinasi dari sistem Beasiswa Utusan Daerah/Instansi dengan pola community college diharapkan dapat menyediakan sumberdaya manusia yang benar-benar diperlukan dalam pembangunan nasional.  

Dengan sistem yang serupa dengan community college, IPB saat ini juga sedang merintis kerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah, LSM dan industri kecil menengah dalam peningkatan skill siswa SMU, sehingga mereka dapat bekerja setelah lulus SMA. Bersama dengan Kadin, IPB juga sedang merintis kegiatan untuk menghasilkan enterpreneur berbasis pesantren.  Para santri akan dimagangkan dan diberi dana pinjaman untuk usaha yang ditekuni.   

Penutup

Perguruan Tinggi seperti halnya IPB merupakan tempat dibentuknya para intelektual dan calon-calon pemimpin bangsa.  Lulusan IPB pada umumnya dan program BUD khususnya di masa depan tidak tertutup kemungkinan dapat menempati posisi eselon satu maupun eselon dua dalam pemerintahan.  Tidak tertutup kemungkinan mereka akan menjadi politisi dan birokrat.  Demikian juga tidak tertutup kemungkinan mereka akan menjadi penentu dalam kebijakan pembangunan daerah.  Dengan demikian sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan pertanian dalam arti luas kepada mereka.  Menggugah kembali kesadaran generasi muda akan potensi pertanian, perikanan, dan kehutanan bagi  kesejahteraan bangsanya merupakan hal yang penting, begitu juga  menggugah kembali kesadaran bahwa pertanian adalah ‘hidup matinya’ bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan Presiden RI pertama, Ir. Sukarno saat peletakan batu pertama gedung Fakultas Pertanian tanggal 27 April 1952 di Bogor. 

Saat ini masih banyak politisi, ekonom,  dan birokrat di pusat maupun daerah yang masih mempunyai pandangan bahwa sektor pertanian tidak dapat dijadikan sektor andalan, tetapi hanya sebagai sektor penunjang atau pendukung.  Hal ini disebabkan oleh pandangan  sektor pertanian secara sempit sebatas bercocok tanam, bukan memandang pertanian dalam suatu sistem agribisnis.  Jika paradigma  tersebut tidak dapat dirubah, maka tudingan beberapa pihak yang mengatakan bahwa RPPK hanya sebatas retorika tidak mustahil akan menjadi kenyataan.

2 Responses

  1. makasih informasinya
    silahkan kunjungi BLOG kami http://h0404055.wordpress.com
    terdapat artikel lain yang bermanfaat, dan kalau berkenan tolong dikasi komentar. Terima kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: